Pandangan Fiqih Mengenai TKW

0
Foto : Google

Seorang wanita yang bekerja menjadi seorang TKW di luar negeri pada dasarnya dikarenakan oleh alasan pemenuhan kebutuhan atau suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Menjadi TKW berarti meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal mendidik dan merawat anak, merawat suami dan tidak dapat memberikan kewajiban batin sebagai seorang istri kepada suaminya untuk sementara waktu. Dilema seringkali muncul bagi seorang wanita yang memilih untuk menjadi TKW. Bagaimana hukum menjadi TKW dalam pandangan Islam ?
Pandangan Fiqih wanita berprofesi sebagai TKW hukumnya haram, TIDAK BOLEH kecuali:

  1. Aman dari fitnah yakni aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya hartanya serta aman dari maksiat.
  2. Suami miskin / tidak mampu menafkahi keluarganya.
  3. Mendapat izin dari wali / suami jika suami masih mampu meberi nafkah.
  4. Di tempat kerja disertai mahram atau suami

Hukum wanita yang sudah bersuami kerja ke luar negeri tidak boleh, apabila ada salah satu di bawah ini :

  1. Tidak mendapat izin dari suami jika suami masih mampu menafaqahi
  2. Tidak dapat izin dari ortu ketika kondisi perjalanan sangat rawan meskipun ada dugaan selamat dalam perjalanan
  3. Tidak ada dugaan /keyakinan aman dalam perjalanan /negara tujuaan
  4. Berangkat ilegal
  5. Pekerjaan haram
  6. Berangkat tidak disertai mahram / suami, kecuali menurut 1 pendapat boleh disertai dengan perempuan tsiqoh / bisa dipercaya
  7. Bepergian memakai perhiasan / bersolek, jika yakin kuat timbul fitnah
  8. Bepergian dengan kasyful aurat / membuka aurat

Ulama memang beda pendapat, ada yang memperbolehkan tapi tentu dengan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas. Tambahan Ibarot:
1. Kitab Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya’, Juz 2 Hal. 135:

( قوله او دنياه) ومنه ضيق العيش اهـ ع ش (قوله وسن لفـتنة دينى) أى لخوفها- الى ان قال -والمراد بها المعاصى والخروج عن الشرع اهـ

2. Hasyiah Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya’ Juz 4 Hal. 509:

(ولهاخروج فيهالتحصيل نفقة) مثلا بكسب او سـؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الانفاق المقابل لحسبها(وعليها رجوع) الى مسكنها(ليلا) لانه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع … (قوله لانه وقت الدعة) أى الراحة ويؤخذ منه انه لو توقف تحصيلها على مبيتهافى غير منزله كان لها ذلك اهـ ع ش.

3. Tarsyihul Mustafidin Hal. 352:

يجوز لها الخروج فى مواضع:منهااذااشرف البيت على لانهدام الى ان قال … ومنها اذا خرجت لاكتساب نفقةبتجارة او سؤال او كسب اذا اعسر الزوج

4. Tarsyihul Mustafidin Hal. 174:

(قوله مع امرأة ثقة) ليس بقيد كما فى المغنى وغيره فيجوز لهاالخروج لفرض الاسلام ككل واجب ولو وحدهااذا أمنت قال فى بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة الى محل حراشتهالأن طلب الحلال واجب ولو شابة

5. Mas’uliyatul Mar’ati Al Muslimah Hal. 78 – 79 :

من الأدلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها:1. وجوب الحجاب الشرعي عليها كما تقدم.2. تحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل خارج البيت عالبا.3. تحريم الإختلاط بالرجال الأجانب وهو حاصل بالخروج إلى العمل.4. تحريم التبرج وإظهار الزينة والمحاسن الذى وقع فيه أكثر النساء وهو حاصل بالخروج إلى العمل.5. أنها عورة ودرة نفيسة تجب صيانتها والحفاظ عليها.6. أنها مشغولة دائما بالعناية بأولادهاوبيتها وشئون زوجها وهي أعمال تناسب فطرتها.7. أنها فتنة تفتـن الرجال ويفتـنون بها.

Sebagai perbandingan, berikut kami nukilkan fatwa MUI nya :

KEPUTUSAN FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA

NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000 TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggaL 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :

Menimbang:

  1. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahrani merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama lslam;
  2. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;
  3. Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;
  4. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.

Memperhatikan:

Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.

Mengingat:

  1. Firman Allah SWT: QS Al-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja;
  2. Hadis Nabi ” Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)” Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya” (HR. Muslim);
  3. Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan din sendiri maupun orang -lain.
  4. Kaidah Fiqhiyah: “Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. “Kaidah Fighiyah: “Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);

MEMUTUSKAN  :

  1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah).
  2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar’iy, qanuniy, dan ‘adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
  3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
  4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindu keamanan dan kehormatan TKW, serta members kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsigah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
  5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Negara asal : Indonesia

Negeri : Jakarta

Badan yang mengisu fatwa : Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Penulis/Ulama : 1. Prof Umar Shihab 2. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Tarikh Diisu : 29 Juli 2000

Nota: Pimpinan Sidang Pleno :

Ketua: Prof Umar Shihab

Sekretaris: Dr. H.M. Din Syamsuddin

Ditetapkan di Jakarta 27 Rabi’ulAkhir 1421 H – 29Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sumber : Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB