Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia

0
Foto:Google

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL

A. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

B. PERTANYAAN
1. Apa hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya?

2. Apakah perkosaan sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian?

3. Bagaimana pandangan Islam dalam menghadapi aparatur negara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban, namun tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban kekerasan seksual, atau bahkan menjadi salah satu pelakunya? Apakah Islam mengenal konsep pemberatan hukum terhadap pelaku seperti itu?

C. JAWABAN
1. Kekerasan seksual dengan segala bentuknya adalah HARAM baik di luar maupun di dalam pernikahan, karena melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam. Hak asasi manusia yang dijamin Islam adalah (1) hak dan kebebasan untuk hidup (haq wa hurriyatu an nafsi wa al hayat, (2) hak dan kebebasan untuk beragama (hak wa hurriyatu ad-din wa tadayyun wa al i’tikad), (3) hak dan kebebasan bereproduksi dan membangun keluarga (haq wa hurriyatu an nasl wa an tanasul, wa an nasab, wa al usrah), (4) hak dan kebebasan berpikir dan mengungkapkan buah pikiran (haw wa hurriyatu al aql, wa at tafkir, wa at ta’bir), (5) hak dan kebebasan ata skehormatan dan kemuliaan (haq wa hurriyatu al ‘ird wa al karamah al insaniyyah), dan (6) hak dan kebebasan atas kepemilikan dan harta benda (haq wa hurriyatu al mal wa al milk).

Kekeran seksual adalah merupakan kejahatan yang melanggar hifd an nafs, hifd al irdhu dan hifd an nasl. Pandangan Islam sejalan dengan dengan ketentuan dalam UUD Negara RI 1945.

2. Perkosaan tidak sama dengan perzinahan, baik dari pengertian, pembuktian, maupun hukuman. Dalam perzinahan ada unsur persetujuan, kesadaran dan atau kerelaan bersama, Sedangkan perkosaan dilakukan secara paksa dan pemanfaatan relasi kuasa, paksaan dan tanpa persetujuan tidak harus bersifat fisik dan ketidaksetujuan tidak harus dinyatakan.

Perempuan yang diperkosa hakikatnya perempuan yang suci dan tidak berdosa. Yang ternoda dan berdosa adalah pelaku pemerkosaan. Sebab itu, korban perkosaan tidak boleh dihukum, distigma, dikucilkan , dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Korban perkosaan berhak mendapatkan pemulihan, baik pemulihan psikis, fisik, maupun sosial, dan kompensasi. Sementara PELAKU pemerkosaan, jika terbukti secara meyakinkan berdasar bukti-bukti yang diakui, wajib dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, demik keadilan.

Pembuktian perkosaan berbeda dengan pembuktian perzinahan. Korban perkosaan tidak boleh dijatuhi hukuman berdasar kesaksian korban sebagai bukti utama, dan/atau bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, kelukaan, permohonan pertolongan dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat terjadinya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. Pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparatur penegak hukum atau pelaku dalam hal pembuktian terbalik.

Di dalam pemerkosaan ada dua unsur kejahatan, yaitu kejahatan pemaksaan dan perzinahan, maka hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah akumulasi tindakan PEMAKSAAN dan PERZINAHAN serta hukuman lain yang sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan (min babi as siyasat as syar’iyyah). Sementara pembuktian terjadinya zina harus dibuktikan dengan empat orang saksi dan atau pengakuan pelaku.

3. Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak seluruh warga negara, terutama hak-hak korban. Jika negara dan/atau aparat penegak hukum melakukan pengabaian, mempersulit dan menyia-nyiakan hak-hak warga negara, khususnya hak-hak korban kekerasan seksual, maka berarti negara keluar dari prinsip keadilan dan melakukan kedzaliman serta melanggar Konstitusi. Jikan negara dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban tetapi tidak menjalankannya dan justru melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, maka hukumannya lebih berat (taqlidu al uqubah).

D. TAZKIYAH (REKOMENDASI)
1. Keluarga: mengedukasi anggota keluarga dengan nilai-nilai kesetaraan, memberikan informasi tentang kekerasan seksual dan hak-hak perempuan agar bisa mencegah menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual; membantu anggota keluarga yang menjadi korban untuk mendapatkan hak-haknya dalam hal penegakan keadilan; tidak menyalahkan apalagi ikut menghukum koran, dan tidak mengawinkan perempuan korban perkosaan dengan pelakunya.
2. Umat: tidak melakukan kekerasan seksual dan tidak melakukan pembiaran terhadap terjadiny kekerasan seksual, tidak melakukan penzaliman pada korban, seperti menghakimi, menghukum, menyalahkan, mengusir, menstigma, mengucilkan; melainkan mencegah terjadinya kekerasan seksual, menolong korban, membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya atas kebenaran, keadilan, perlindungan, ketidakberulangan, dan pemulihan, dan tidak tidak mendorong korban perkosaan untuk dinikahkan dengan pelakunya.
3. Ulama/Tokoh Agama: memiliki keberpihakan terhadap korban dengan tidak membiarkan terjadinya kriminalisasi, stigmatisasi, pengucilan, pengusiran, terhadap korban terutama tidak membiarkan korban dinikahkan dengan pelakunya; mensosialisasikan fatwa ulama perempuan dalam forum-forum pengajian; menyebarluaskan tafsir-tafsir dan teks/literatur keagamaan yang berperspektif keadilan jender.
4. Pemerintah: pemerintah bersama dengan legislatif agar segera mengeluarkan kebijakan yang lebih memadai untuk pemenuhan hak-hak korban serta upaya pencegahannya (UU Penghapusan Kekerasan Seksula), memastikan agar layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual diberikan secara maksimal tanpa diskriminasi. Pemerintah menyediakan petugas dan tenaga yang terlatih serta memiliki perspektif korban dan HAM.
5. Aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan: mengimplementasikan terobosan-terobosan atau peluang hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berpihak pada korban. Aparat yang melakukan penanganan harus dipastikan memiliki perspektif yang adil jender.
6. Korporasi: menegakkan aturan internal (code of conduct) untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungannya dan memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan bila terjadi tindak kekerasan seksual di korporasi mereka.
7. Ormas dan lembaga-lembaga di masyarakata: tidak main hakim sendiri, mendukung korban, melakukan edukasi bagi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, mengadvokasi pentingnya perlindungan korban, dan membangun support system dari dari masyarakat bagi korban.[]